Ketua Ormas PETIR Kritik Kadis PUTR Metro soal Komunikasi Buruk Hambat Pembangunan

Ketua DPD Ormas PETIR Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama, S.H., menyoroti lemahnya komunikasi antara kontraktor dan Kadis PUTR Metro. Menurutnya, buruknya koordinasi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, serta menjauhkan kesejahteraan masyarakat dari tujuan utama pemerintah.

Komunikasi Buruk Dinilai Ganggu Progres Proyek

Metro, Battikpost.site — Ketua DPD Ormas PETIR (Pasukan Elit Inti Rakyat) Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama, S.H., menilai komunikasi antara kontraktor dan Kepala Dinas PUTR Kota Metro berjalan tidak efektif. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan proyek serta menurunkan kualitas pembangunan di daerah.

Selain itu, Bayu menegaskan bahwa komunikasi terbuka dan koordinasi aktif dengan rekanan kontraktor seharusnya menjadi prioritas utama. Ia menilai langkah itu mencerminkan profesionalisme birokrasi dan menjadi sarana penting membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kondisi komunikasi yang tersendat antara rekanan kontraktor dan Kepala Dinas PUTR Kota Metro menandakan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembangunan. Kadis yang seharusnya menjadi pusat kendali koordinasi justru terkesan tidak memahami substansi teknis pekerjaan konstruksi dan menghindar dari tanggung jawab strategisnya,” ujar Bayu, Kamis (13/11/2025).

Koordinasi Lemah Dinilai Timbulkan Kerugian

Selanjutnya, Bayu menilai arahan dan keputusan yang tidak jelas dari pihak dinas dapat menimbulkan kebingungan di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat progres pembangunan melambat dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat di tubuh Dinas PUTR. Jabatan strategis seperti kepala dinas, menurutnya, tidak boleh dipegang oleh figur administratif semata. Sebaliknya, posisi tersebut harus diisi sosok berkompetensi teknis, memahami persoalan konstruksi, dan berani mengambil keputusan strategis.

“Ketidakmampuan dalam menjalankan peran koordinatif bukan hanya mencederai prinsip profesionalisme birokrasi, tetapi juga mengancam integritas pelayanan publik di sektor infrastruktur Kota Metro. Jika dibiarkan, lemahnya kepemimpinan semacam ini akan menimbulkan rantai disfungsi — kontraktor kehilangan arah, internal birokrasi kehilangan kepercayaan, dan masyarakat kehilangan manfaat dari pembangunan yang seharusnya mereka nikmati,” jelasnya.

Kepemimpinan Lemah Dapat Berujung Masalah Hukum

Di sisi lain, Bayu juga mengingatkan bahwa lemahnya tanggung jawab pimpinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Menurutnya, kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang bisa menjadi persoalan serius jika tidak segera diperbaiki.

“Jika setiap tanggung jawab bisa dihindari dengan diam, mungkin pasal penyalahgunaan wewenang tak pernah ditulis dalam KUHP,” pungkasnya.

Profesionalisme Jadi Kunci Tata Kelola Pembangunan

Dengan demikian, Bayu menilai perbaikan komunikasi menjadi langkah mendesak agar pembangunan di Kota Metro berjalan sesuai harapan masyarakat. Ia menegaskan, profesionalisme dan tanggung jawab moral pejabat publik memegang peranan penting untuk memastikan setiap proyek pemerintah berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak, terutama pejabat teknis di Dinas PUTR, agar memperbaiki pola koordinasi. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat menghindari kesalahpahaman antara birokrasi dan pelaksana proyek.

Selain itu, keterbukaan informasi proyek kepada publik juga perlu ditingkatkan. Langkah tersebut dapat memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mempercepat realisasi pembangunan.

Sementara itu, Bayu berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan kinerja pejabat yang berpotensi menghambat kemajuan infrastruktur. Ia mengingatkan, setiap pemimpin wajib memegang prinsip pelayanan publik yang akuntabel, bukan sekadar mengejar pencitraan politik.

Kemudian, ia menambahkan bahwa peran dinas teknis sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Karena itu, koordinasi yang baik antara kepala dinas, staf teknis, dan kontraktor wajib berjalan harmonis. Tanpa komunikasi efektif, pelaksanaan proyek dapat mengalami keterlambatan, bahkan gagal mencapai target yang ditetapkan.

Pada akhirnya, Bayu menegaskan pentingnya tanggung jawab moral bagi setiap pejabat publik. Ia menilai keberhasilan pembangunan bergantung pada integritas, kepemimpinan, serta kemauan untuk bekerja melayani, bukan sekadar memerintah. Dengan demikian, komunikasi yang baik akan menjadi fondasi utama bagi kemajuan Kota Metro. (Rls/Red).