Pemprov Lampung Kaji Ulang Uang Komite Sekolah, Gubernur: Pendidikan Harus Terjangkau
- account_circle pimred
- calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
- print Cetak
Battikpost.site, Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengkaji kebijakan terkait uang komite sekolah untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat tanpa mengganggu operasional sekolah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan bahwa kebijakan mengenai uang komite sekolah saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
“Mengenai kebijakan terkait uang komite sekolah, kami sedang melihat serta meminta Dinas Pendidikan untuk mengkaji lebih dalam,” ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Selasa (20/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pengkajian ini bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang tidak membebani masyarakat namun tetap menjamin keberlangsungan operasional sekolah.
Baca Juga Terbaru
“Kami ingin biaya pendidikan ini tidak mahal, tapi tidak ingin juga sekolah tutup karena tidak mampu menutupi biaya operasional seperti insentif guru honorer, perbaikan fasilitas, dan lainnya. Jadi kami sedang mencari titik tengahnya,” jelasnya.
Menurut Rahmat, meski APBD Lampung saat ini sedang dalam kondisi defisit, Pemprov tetap berupaya menghadirkan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.
“Memang sekarang APBD kita sedang defisit, dan mungkin belum bisa maksimal menunjang pendidikan. Tapi kami berusaha agar ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Baca Juga Berita Populer
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program pemutihan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sedang dalam tahap perencanaan.
“Beberapa waktu lalu kami mendapati ada sekolah yang menetapkan uang komite terlalu tinggi. Kasihan masyarakat, terutama petani, harus membayar mahal untuk sekolah. Nanti kemungkinan akan ada program seperti pemutihan di bidang pendidikan, tapi ini masih dikaji dan perlu dilihat kontinuitasnya,” ungkapnya.
Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov dalam menciptakan iklim pendidikan yang inklusif, termasuk memastikan tidak ada ijazah siswa yang tertahan.
“Untuk SMA negeri, sudah dipastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Kalau sekolah swasta akan dikoordinasikan kembali,” tandasnya. (Orba).
- Penulis: pimred
