Bandar Lampung, Battikpost.site – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Raperda, Rabu (2/7/2025). Dua di antaranya merupakan usulan Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Raperda RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mewakili Gubernur dalam memberikan tanggapan. Ia menyampaikan terima kasih atas masukan, kritik, dan saran seluruh fraksi DPRD yang dinilainya sangat penting dalam penyempurnaan Raperda.
“Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami ajukan,” ujar Jihan.
Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Jihan menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sebelas tahun berturut-turut.
“Kerja keras semua pihak, termasuk legislatif, adalah kunci mempertahankan prestasi ini,” ucapnya.
Poin-Poin Strategis RPJMD 2025–2029
Dalam menjawab pemandangan umum terhadap Raperda RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029, Jihan menyebutkan bahwa dokumen tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan daya saing daerah, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
RPJMD ini akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045. Fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan, ketimpangan, serta peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.
“Kita memperkuat indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai target,” katanya.
Langkah konkret mencakup optimalisasi sumber pendanaan non-APBD seperti KPBU, CSR, pinjaman daerah, hingga skema green finance. Pemerintah juga berupaya meningkatkan PAD untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Soal Investasi dan Iklim Usaha
Menanggapi Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi menyambut baik semangat fraksi-fraksi dalam mendorong iklim investasi yang kondusif dan pro-potensi lokal.
“Kami berkomitmen menjadikan Lampung ramah investasi. Penyederhanaan regulasi dan pendampingan UMKM menjadi fokus,” tegas Jihan.
Ia menekankan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Komitmen Kolaborasi dan Keberlanjutan
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan DPRD, masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi. Program prioritas dirancang berdasarkan isu strategis dan pengarusutamaan kelompok rentan sesuai prinsip SDGs.
Dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemerintah menerapkan pendekatan lintas sektor, mencakup akses dasar terhadap pendidikan, air bersih, kesehatan, dan perumahan layak.
Sementara itu, konektivitas dan infrastruktur jalan provinsi juga akan menjadi prioritas, khususnya untuk mendukung sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi.
“Kami ingin semangat pembangunan Kota Baru tetap terjaga. Ini bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan Lampung,” pungkasnya. (Red).