Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada empat pelaku UMKM asal Lampung. Penyerahan itu berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa (21/10/2025), sebagai bagian dari kegiatan nasional Akad Massal KUR 800.000 Debitur untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Lampung Dorong Pertumbuhan UMKM
Bandar Lampung, Battikpost.site — Kegiatan tersebut menjadi bagian dari acara nasional yang berpusat di Provinsi Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menghadiri langsung acara utama di Jawa Timur.
Di Lampung, panitia menghubungkan acara itu secara daring dengan 38 provinsi lain di Indonesia. Wakil Gubernur Jihan Nurlela hadir bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jihan Nurlela menyerahkan KUR secara simbolis kepada empat penerima. Rahmat Hidayat memperoleh Rp50 juta untuk usaha bengkel las. Dina Ratnasari menerima Rp50 juta untuk usaha furnitur. Thian Saputra mendapat Rp20 juta untuk usaha bengkel dan suku cadang motor. Sedangkan Muhammad Suharto menerima Rp70 juta untuk warung sembako.
Data Pemerintah Provinsi Lampung mencatat total penyaluran KUR di provinsi tersebut mencapai 15.381 debitur dengan nilai Rp919 miliar. Pemerintah daerah terus menyalurkan KUR agar semakin banyak pelaku usaha kecil mendapat dukungan modal.
KUR Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menilai KUR mampu memperkuat ekonomi masyarakat.
“Kegiatan ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil, perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan pembiayaan melalui KUR mampu memperluas lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat proses penyaluran agar pelaku UMKM memperoleh manfaat secara merata di setiap kabupaten dan kota.
Momentum Nasional Akad Massal KUR
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan pentingnya momentum akad massal KUR bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
“Hari ini ada sekitar 800 ribu pelaku UMKM dari Sabang sampai Merauke yang melakukan akad KUR serentak,” ujarnya.
Ia menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan fokus utama pada sektor produksi sebesar 60 persen dari total pembiayaan.
“Capaian ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya porsi KUR sektor produksi berhasil menembus angka 60 persen,” ungkapnya.
Maman menambahkan, hingga Oktober 2025, pemerintah telah menyalurkan Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target nasional. Jumlah debitur aktif mencapai lebih dari 3,7 juta orang. Tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan penyaluran KUR sektor produksi menjadi 62 persen.
KUR untuk Pemberdayaan Pekerja Migran
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan bahwa KUR juga mendukung pemberdayaan pekerja migran.
“Kami memiliki program KUR Penempatan Pekerja Migran agar calon pekerja tidak terjerat pinjaman ilegal dan mendapatkan pembiayaan resmi dari pemerintah,” kata Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan KUR kepada 2.100 pekerja migran dengan total nilai Rp60 miliar dari alokasi Rp210 miliar. Program tersebut terintegrasi dengan pelatihan vokasi dan pendidikan bahasa. Melalui pelatihan itu, pekerja Indonesia dapat meningkatkan keterampilan dan bersaing di pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menekankan, pemerintah ingin melindungi calon pekerja sejak tahap awal penempatan agar mereka mendapatkan akses pembiayaan yang aman dan produktif.
Baca Juga Terbaru
Kredit Program Perumahan Percepat Pembangunan Rumah Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
“KPP akan membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp130 triliun untuk program tersebut. Anggaran itu mencakup Rp113 triliun bagi kontraktor UMKM dan Rp17 triliun bagi masyarakat yang ingin merenovasi rumah.
Baca Juga Berita Populer
“Saya minta gubernur dan bupati di seluruh daerah mendorong kontraktor lokal agar terlibat dalam program ini,” ucap Airlangga.
Ia menjelaskan, pemerintah mengatur pelaksanaan KPP melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025. Program itu bertujuan meningkatkan akses terhadap perumahan layak huni serta memperkuat ekonomi lokal melalui kegiatan konstruksi.
Airlangga menegaskan bahwa KPP membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Kami siap mendukung penuh agar KPP berjalan efektif, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Ekonomi Rakyat
Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam menjalankan program Kredit Usaha Rakyat Lampung dan Kredit Program Perumahan. Kedua program tersebut menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Kolaborasi itu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. KUR membantu UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru, sementara KPP mempercepat pembangunan rumah rakyat serta mendukung sektor konstruksi.
Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan memperluas akses pembiayaan agar masyarakat produktif dapat berkembang. Dukungan penuh dari perbankan dan lembaga pembiayaan menjadi kunci untuk mempercepat penyerapan dana serta memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Pemerintah optimistis, implementasi KUR dan KPP mampu memperkuat ekonomi kerakyatan. Program tersebut menghadirkan peluang bagi wirausahawan baru, membuka lapangan kerja, dan menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Lampung. (Red).