Battikpost, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak dilibatkan dalam rencana pemberian maupun pembatalan diskon listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan dengan daya 1.300 VA ke bawah untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Pernyataan ini disampaikan merespons kebingungan publik terkait inkonsistensi informasi antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sebelumnya mengumumkan adanya diskon, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang kemudian menyatakan pembatalan program tersebut karena kendala mekanisme penganggaran.
Baca Juga Terbaru
“Kami tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan ini,” kata Juru Bicara ESDM Dwi Anggia, Selasa (3/6)
Ia menambahkan, ESDM akan siap memberikan masukan secara resmi apabila diminta, terutama untuk kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat seperti subsidi dan kompensasi listrik.
Baca Juga Berita Populer
Dwi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan inisiatif kementerian atau lembaga lain. Oleh karena itu, ESDM menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan langsung ke pihak yang mengumumkan kebijakan tersebut.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengaku belum menerima laporan soal kelanjutan program diskon listrik ini. Ia menyatakan bahwa dalam kebijakan ketenagalistrikan, ESDM biasanya terlibat dalam pembahasan awal.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, yang mengaku belum menerima surat resmi dari ESDM terkait diskon listrik tersebut.
Program diskon tarif listrik sebelumnya sempat dijalankan pemerintah pada Januari dan Februari 2025 untuk pelanggan 2.200 VA sebagai langkah stimulus menjaga daya beli masyarakat.
Rencana pemberian diskon 50 persen untuk pelanggan 1.300 VA pada Juni dan Juli 2025 diungkap oleh Menko Perekonomian sebagai upaya mendorong konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi kuartal II. Namun, rencana itu dibatalkan karena kendala penganggaran yang tak bisa dipenuhi dalam waktu dekat.
“Diskon listrik penganggarannya lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (2/6). (**)