Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Kukuhkan Agus Setiawan sebagai Kepala BPKP Provinsi Lampung

Bandar Lampung, Battikpost.site – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi mengukuhkan Agus Setiawan, Ak., M.Acc., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung. Pengukuhan berlangsung di Gedung Pusiban, Senin (27/10/2025).

Agus Setiawan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dikukuhkan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Setiawan. Semoga amanah ini membawa semangat baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Gubernur.

Rahmat menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Lampung dan BPKP dalam memperkuat efektivitas program pembangunan serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“BPKP adalah mitra strategis pemerintah. Melalui pengawasan yang profesional, BPKP membantu memastikan setiap kebijakan berjalan tepat arah, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat,” lanjutnya.

Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan daerah, seperti keterbatasan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Ia berharap BPKP dapat terus mendukung Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta pencegahan penyimpangan sejak tahap perencanaan.

“Kami ingin pembangunan Lampung berjalan lebih bersih, cepat, dan akuntabel. Dengan pendampingan BPKP, kami yakin tata kelola pemerintahan akan semakin baik dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga Terbaru

• Ketua IMF Soroti Anggaran Perjalanan Dinas Dinkes Lampung Rp5 Miliar
• Kadis Kesehatan Lampung Enggan Ditemui, Dana Perjalanan Dinas Rp1,7 M Disorot

Rahmat menambahkan, sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemprov Lampung dan BPKP menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita bekerja dengan hati, semangat kolaborasi, dan tekad yang sama untuk membangun Lampung yang maju, transparan, dan berintegritas,” pungkas Gubernur.

Apresiasi BPKP RI

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Aryanto Wibowo, Ak., CGCAE., CHRP., QIA., CIAE., menyampaikan sambutan tertulis dari Kepala BPKP RI.

Ia mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan dan kerja sama yang baik selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas perhatian dan dukungannya terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kami. Semoga Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur semakin maju, berkembang, dan sejahtera,” ujarnya.

Aryanto juga memberikan penghargaan kepada Nani Ulina Kartika Nasution, Kepala Perwakilan BPKP Lampung sebelumnya, yang kini menjabat Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur di Jakarta.

“Kami berharap Kepala Perwakilan yang baru dapat diterima sebagai mitra strategis dan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kerja sama yang telah berjalan baik selama ini,” tambahnya.

Tiga Fokus Pengawasan BPKP

Dalam penjelasannya, Aryanto menegaskan bahwa BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.

Ia memaparkan tiga fokus utama pengawasan BPKP, yaitu:

1. Mendukung kemandirian fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya masih berpotensi meningkat hingga 22 persen.
2. Mendorong efektivitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kecurangan serta mendukung penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

“BPKP siap mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal, memperkuat peran pengawas, serta menerapkan manajemen risiko yang sistematis. Kami berharap kehadiran BPKP dapat terus memberikan nilai tambah strategis bagi pembangunan Lampung,” tutup Aryanto. (Redaksi).