Battikpost.site, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai lembaga. Upaya ini menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun ketahanan terhadap ideologi ekstrem.
Pada tahun 2024, Pemprov Lampung meraih penghargaan bergengsi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN PE) Award 2024 sebagai Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE. Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Lampung dalam melawan radikalisme dan terorisme secara sistematis.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menyampaikan hal itu dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema diskusi buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film dokumenter Road to Resilience. Kegiatan yang digelar di Hotel Batiqa, Bandar Lampung, Jumat (25/4/2025), ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran komunitas terhadap lima pilar penanggulangan terorisme: Repatriasi, Rehabilitasi, Relokasi, Reintegrasi, dan Resiliensi (5R).
Dalam sambutannya, M. Firsada menjelaskan bahwa Lampung memiliki rekam sejarah terorisme yang berkaitan dengan jaringan teror di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengedepankan pendekatan holistik dalam upaya pencegahan, termasuk melalui edukasi publik dan komunikasi strategis.
“Kita harus bersatu mengubah pemahaman yang telah terpapar ideologi radikal. Ini tugas bersama yang menuntut sinergi seluruh elemen masyarakat,” tegas Firsada.
Baca Juga Terbaru
Dalam diskusi tersebut, Dr. Noor Huda Ismail, Visiting Fellow RSIS, NTU dan Direktur Ruang Ngobrol, menekankan pentingnya komunikasi strategis dalam menangkal isu-isu yang berkaitan dengan Foreign Terrorist Fighters (FTF). Ia juga mendorong pendekatan narasi positif untuk membangun ketahanan ideologis masyarakat.
Kasubdit Kerja Sama Multilateral BNPT, Weti Jaswiyati, menambahkan bahwa ancaman terorisme global terus berubah, terutama dengan kemunculan fenomena FTF yang melibatkan WNI di wilayah konflik karena pengaruh ideologi radikal transnasional.
- BACA JUGA : Gubernur Lampung Lantik 54 Pejabat Administrator, Tekankan Dedikasi dan Tanggung Jawab Pelayanan Publik
Pemprov Lampung terus menunjukkan dukungan terhadap kebijakan nasional dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Densus 88 Antiteror, Kesbangpol, akademisi, serta tokoh masyarakat dan agama.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Senen Mustakim, dan berbagai pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pencegahan terorisme.
Baca Juga Berita Populer
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kesadaran publik, Lampung berkomitmen membangun ketahanan masyarakat terhadap radikalisme dan ekstremisme. (Red/Orba).