Gubernur Lampung Perkuat Sinergi dengan Kemenkum dan Kanwil HAM demi Pembangunan Berbasis Hukum dan HAM

Battikpost.site, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025). Pertemuan strategis ini memperkuat kolaborasi pasca pemisahan struktur kelembagaan kedua instansi.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, ini bertujuan untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan kedua kantor wilayah tersebut yang kini berdiri secara terpisah.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi aktif dari Kemenkum dan Kanwil HAM dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, khususnya yang berbasis hukum dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam rangka menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada hukum serta nilai-nilai HAM,” ujar Mirza.

Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

“Melalui sinergi yang erat ini, kita ingin membangun Lampung sebagai provinsi yang tidak hanya berkembang pesat secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menciptakan rasa keadilan yang merata,” tegasnya.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang meraih penghargaan sebagai Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024. Penghargaan ini dinilai sebagai bukti nyata dari upaya nyata pemerintah daerah dalam menjadikan HAM sebagai prinsip utama dalam kebijakan publik.

Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan dari Kemenkum dan Kanwil HAM dalam menjalankan Program P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM).

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan peningkatan jumlah Desa Sadar Hukum sebagai bagian dari strategi membangun masyarakat yang taat hukum, berbudaya hukum, dan memiliki kesadaran atas hak serta kewajiban sebagai warga negara.

“Kami ingin seluruh lapisan masyarakat sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, serta menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Gubernur Mirza.

Melalui penguatan sinergi dengan instansi vertikal dan keberlanjutan program-program strategis, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai pelopor pembangunan daerah yang berlandaskan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Orba).