Pemerintah daerah memperkuat Zona Integritas Lampung melalui sosialisasi di aula kepolisian daerah. Kegiatan berlangsung di Lampung Selatan pada Senin. Inspektorat provinsi hadir sebagai narasumber. Agenda ini mendorong reformasi birokrasi, pelayanan publik transparan, serta tata kelola akuntabel.

Penguatan Reformasi Birokrasi di Lampung

Lampung Selatan, Battikpost.site — Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula GSG Presisi milik Polda Lampung. Acara itu melibatkan unsur pemerintah daerah serta jajaran kepolisian. Selain itu, panitia mengundang berbagai unit pelayanan publik.

Inspektorat dari Pemerintah Provinsi Lampung hadir sebagai narasumber utama. Kegiatan berlangsung di wilayah Lampung Selatan pada Senin, 23 Februari 2026. Panitia menyusun agenda sosialisasi untuk memperkuat komitmen bersama.

Kepolisian daerah menggagas kegiatan ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Upaya tersebut menargetkan lembaga yang bersih dan profesional. Selain itu, instansi juga berfokus pada pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Sosialisasi menghadirkan pemaparan terkait pembangunan Zona Integritas. Materi tersebut menekankan komitmen pimpinan serta partisipasi seluruh jajaran. Dengan demikian, perubahan organisasi dapat berjalan lebih terarah.

Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai langkah nyata reformasi birokrasi. Panitia juga mengajak setiap unit pelayanan meningkatkan kualitas kerja. Oleh karena itu, program reformasi dapat berjalan konsisten.

Komitmen Pimpinan Menjadi Awal Perubahan

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, memaparkan pentingnya komitmen pimpinan. Ia menjelaskan strategi percepatan reformasi birokrasi nasional. Program tersebut menargetkan instansi bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ia menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Selanjutnya, seluruh jajaran mengikuti arah kebijakan tersebut. Dengan begitu, organisasi mampu menjalankan reformasi secara konsisten.

“Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran,” ujar Bayana.

Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam reformasi birokrasi. Selain itu, setiap unit kerja perlu memperkuat integritas. Langkah ini juga mempercepat pencapaian pelayanan publik berkualitas.

Bayana kemudian menjelaskan makna predikat dalam pembangunan Zona Integritas. Ia menilai proses perbaikan menjadi inti dari program tersebut. Oleh karena itu, setiap instansi perlu menjalankan evaluasi berkelanjutan.

Ia juga menekankan bahwa hasil bukan tujuan utama. Namun, proses reformasi harus berjalan sistematis dan konsisten. Pendekatan ini mendorong perubahan budaya kerja di instansi pemerintah.

“Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.”

Penilaian Zona Integritas Dilakukan Secara Berlapis

Dalam pemaparannya, Bayana menjelaskan sistem penilaian pembangunan Zona Integritas. Mekanisme tersebut berjalan secara objektif dan berlapis. Selain itu, proses penilaian melibatkan berbagai tahapan evaluasi.

Ia menegaskan bahwa penilaian berlangsung terbuka dan tertutup. Tujuan langkah ini memastikan pelayanan berjalan dengan integritas. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung.

“Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas,” jelasnya.

Penjelasan itu memberikan gambaran proses evaluasi yang ketat. Selain itu, sistem tersebut mendorong peningkatan kualitas layanan. Instansi juga dapat memperbaiki kekurangan secara bertahap.

Bayana kemudian mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak harus menunggu kondisi sempurna. Ia mengajak seluruh instansi segera memulai perubahan nyata. Pendekatan ini mempercepat proses reformasi birokrasi.

“Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menekankan pentingnya tindakan konkret. Selain itu, instansi perlu menjaga konsistensi dalam menjalankan program. Oleh karena itu, reformasi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Enam Komponen Utama Pembangunan Zona Integritas

Inspektur provinsi juga memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas Lampung. Komponen pertama mencakup manajemen perubahan dalam organisasi. Langkah ini mengarahkan budaya kerja menuju integritas.

Komponen kedua meliputi penataan tata laksana. Instansi perlu menyusun sistem kerja yang jelas dan efektif. Selain itu, proses pelayanan harus mudah diakses masyarakat.

Komponen ketiga mencakup penataan manajemen sumber daya manusia. Instansi harus mengembangkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan.

Komponen berikutnya menyangkut penguatan akuntabilitas kinerja. Instansi wajib menyusun laporan kerja yang transparan. Langkah tersebut juga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Sistem pengawasan mencegah penyimpangan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, integritas lembaga dapat terjaga.

Komponen terakhir berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Instansi perlu memperbaiki prosedur pelayanan secara konsisten. Selain itu, masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari perubahan tersebut.

Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras. Setiap unit kerja perlu melaksanakan langkah perbaikan secara nyata. Dengan begitu, pembangunan Zona Integritas Lampung dapat memberikan dampak luas.

Harapan Terhadap Penguatan Integritas Layanan Publik

Melalui sosialisasi ini, semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat. Kegiatan tersebut mendorong perubahan budaya kerja di berbagai instansi. Selain itu, kolaborasi antarlembaga menjadi semakin penting.

Program ini juga memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Instansi pelayanan publik diharapkan meningkatkan profesionalitas kerja. Dengan demikian, masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.

Selain itu, reformasi birokrasi perlu berjalan konsisten di semua sektor. Pemerintah daerah dan kepolisian memiliki peran penting dalam proses tersebut. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga harus terus diperkuat.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah nyata menuju pemerintahan yang transparan. Program Zona Integritas Lampung juga diharapkan memberi dampak langsung kepada masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik dapat berkembang secara berkelanjutan.